Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memprioritaskan penggunaan dana desa di tahun 2023 dalam penanganan stunting.
“Sehingga peran aktif pemerintah desa sangat diperlukan dalam penurunan stunting. Tentu saja ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang selalu bergerak dalam memajukan desa dan juga tidak lepas dari kinerja terbaik dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten/kota,” ucap Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat terkait Pelaksanaan Stunting, Banjarmasin, Selasa (6/6/2023).
Dijelaskan Faried, dari Rakor ini dapat mendorong penurunan angka stunting di desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tahu apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik,” ungkap Faried.
Tidak hanya itu, Faried menyampaikan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) harus lebih aktif dapat melaksanakan deteksi dini stunting melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW).
“Aplikasi ini memang sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” tutur Faried.
Faried pun mengutarakan, Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
“Dari lima layanan pencegahan stunting, di antaranya layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial, dan layanan PAUD,” kata Faried. MC Kalsel/Ar
