Pemprov Kalsel Bentuk Tim Khusus Penanganan Bencana Banjir

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar memberikan keterangan pers pada jumpa pers terkait penanganan bencana banjir di Kalsel di aula kantor setempat, Banjarbaru, Selasa (11/2/2020). MC Kalsel/Jml

Curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan menyebabkan bencana banjir yang cukup parah. Tercatat dari awal tahun 2020 sampai saat ini telah terjadi 121 kasus bencana banjir di 9 kabupaten di Kalsel.

Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak yakni sekitar 69 titik banjir, diikuti Kabupaten Balangan 10 titik banjir, dan ketiga Kota Banjarbaru dengan 9 titik banjir.

“Curah hujan yang tinggi dan juga ekstrim menjadi faktor utama penyebab banjir di Kalsel, hal ini juga diperparah dengan kapasitas tampung sungai yang terbatas diikuti tumbuhnya permukiman penduduk di bantaran sungai yang tak terkendali, serta berkurangnya tutupan lahan di daerah hulu seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan,” tutur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar pada jumpa pers di Aula PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/2/2020).

Untuk menangani masalah banjir tersebut, lanjut Roy, Pemprov Kalsel telah membentuk tim khusus yang terdiri dari instansi terkait seperti PUPR, Dinas Kehutanan, Bappeda, BPBD, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada rapat khusus 10 Februari lalu.

“Tahun ini ada penanganan khusus untuk mengatasi masalah banjir di lapangan diantaranya dengan melakukan penambahan kapasitas sungai dengan cara pengerukan, serta pembangunan embung joro dengan kapasitas tampung 500.000 meter kubik di Tabalong dimana ini masih dalam tahap pengkajian,” kata Roy.

Ditambahkannya, Pemprov Kalsel telah menyiapkan dana cukup besar yang bersumber dari APBD, sebagai bentuk keseriusan dalam menangani banjir.

“Untuk penanganan banjir di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pemerintah menganggarkan sebesar Rp30 Miliar. Selain itu juga akan ada pembangunan 2 buah kanal dengan perkiraan biaya sekitar Rp350 Miliar. Semua itu akan dilakukan secara bertahap,” imbuh Roy.

Di kesempatan tersebut, Roy juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 9 kabupaten terdampak banjir untuk melakukan pendataan infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut.

“Untuk saat ini kerusakan infrastruktur paling banyak dilaporkan yakni kerusakan jembatan gantung di daerah Hulu Sungai, sedangkan untuk kerusakan infrastruktur lainnya masih kami lakukan pendataan. Jika memang dibutuhkan untuk penanganan darurat, PUPR Kalsel punya dana pemeliharaan jalan yang bisa diturunkan Untuk menangani hal tersebut,” ujarnya.

Selain tiga kabupaten di atas, tujuh kabupaten lainnya yang terdampak bencana banjir yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin sebanyak 6 kejadian, Hulu Sungai Utara 5 kejadian, Tanah Laut 3 kejadian, dan Hulu Sungai Selatan 1 kejadian. MC Kalsel/Jml

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan