Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Kementerian PANRB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Review Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR Tahun 2020 di wilayah Indonesia Bagian Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah serta seluruh Kabupate/Kota dibawahnya terlibat dalam kegiatan FGD yang dilakukan secara virtual ini.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin. Dalam sambutannya, Muhammad Imanuddin mengatakan Pemprov Kalsel dinilai sangat baik dalam mengelola sistem SP4N-LAPOR karena telah berhasil menindaklanjuti 98 persen laporan yang masuk.
“Jadi saya sangat apresiasi atas kinerja Pemprov Kalsel dalam mengelola sistem SP4N-LAPOR pada daerahnya,” ujar Imanuddin, saat memberikan sambutan secara virtual, Selasa (8/9/2020).
Imanuddin menerangkan, berdasarkan data, pemerintah daerah di Kalsel menunjukkan 100 persen keaktifan dalam pengelolaan aplikasi LAPOR.
Secara keseluruhan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kalimantan Selatan mendapat 1294 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 98 persen telah ditindaklanjuti, dimana 94 persen atau 1219 laporan berstatus selesai, dan 4 persen atau 51 laporan sedang dalam proses.
Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian PANRB memberi apresiasi atas komitmen para pengelola pengaduan di Kalsel.
“Hal ini tentu menjadi poin penting dan menarik perhatian kami untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Imanuddin menjelaskan, saat ini Kementerian PANRB sedang fokus mengembangkan fitur pengawasan bagi pemerintah provinsi. Fitur tersebut nantinya berguna dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada kabupaten/kota.
“Diharapkan kedepannya pelaksanaan semacam ini akan rutin dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota di wilayahnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengucapkan terimakasih banyak atas komitmen yang diberikan semua pihak demi mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, dan efektif di Kalsel.
“Saya berterimakasih kepada seluruh instansi yang terkait atas dukungannya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Apalagi layanan pengaduan mampu mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan pelayanan publik,” ujarnya.
Oleh sebab itu, layanan pengaduan LAPORPAMAN telah mengantarkan Pemprov Kalsel mendapatkan apresiasi dari Kementerian PANRB berupa penghargaan Anggakara Birawa sebagai Top 10 instansi pemerintah kategori pengelola dengan aspek keberlanjutan inisiatif pada kompetensi pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2019. MC Kalsel/tgh
