Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda.
“Sehingga dengan disetujuinya Raperda ini semakin memantapkan langkah kita dalam melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Banua,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada Rapat Paripurna, di Banjarmasin, Kamis (16/11/2023).
APBD Tahun Anggaran 2024 yang disetujui mencapai Rp10,4 triliun dengan Struktur APBD 2024 meliputi, belanja daerah sebesar Rp10.425.538.793.053,00 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp10.174.241.835.294,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sahbirin menjelaskan, pihaknya telah sepakat dengan agenda-agenda prioritas pembangunan di tahun 2024, dimana pembangunan diarahkan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
“Ini tugas kita bersama dalam mengawal seluruh agenda pembangunan yang dituangkan dalam APBD dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” tutur Sahbirin.
Sahbirin pun mengingatkan, kepada seluruh SKPD agar bisa mengelola anggaran di tahun 2024 dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Mudah-mudahan kita semua bisa saling mengontrol, saling mengawasi dan saling mengingatkan agar bisa memanfaatkan APBD tahun anggaran 2024 untuk kesejahteran rakyat dan kemajuan Kalsel,” kata Sahbirin. MC Kalsel/Ar
