Perubahan Kebijakan APBN Tingkatkan Efektivitas Pemberian Subsidi di Tengah Inflasi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Sulaimansyah. MC Kalsel/Rns

Ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber, yang digunakan untuk pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila dilakukan optimalisasi terhadap beberapa jenis belanja pemerintah antara lain subsidi, kompensasi, perlinsos, dan belanja prioritas (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan dukungan reformasi struktural). 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah mengatakan, perubahan kebijakan APBN tersebut berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara yang bertambah sebesar Rp420,1 triliun, belanja bertambah Rp392,3 triliun sedangkan defisit menurun sebesar Rp27,8 triliun.

“Dengan adanya pengalihan subsidi dari energi ke perlindungan sosial maka diharapkan akan lebih meningkatkan efektivitas pemberian subsidi kepada masyarakat miskin,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Rabu (21/9/2022).

Dengan kebijakan tersebut, menurut Sulaimansyah diprediksi akan terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,3 persen secara nasional. Secara umum kondisi perekonomian Kalsel masih menunjukkan kondisi baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan tren inflasi terkendali. 

“Sampai dengan akhir Agustus 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp12.893,71 miliar atau 87,80 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 97,62 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021, atau meningkat sebesar Rp6.369,17 miliar,” ucap Sulaimansyah.

Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2022 telah mencapai Rp12.072 miliar atau 88,11 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp13.701,33 miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,52 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp1.027,84 miliar hingga akhir Agustus 2022.

“Angka tersebut telah mencapai 77,91 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalsel mencapai nilai Rp820,87 miliar atau 83,49 persen dari target,” ucap Sulaimansyah. MC Kalsel/Rns

Mungkin Anda Menyukai