KPK Bersama Pemprov Kalsel Mengajak Masyarakat Bangun Kesadaran Anti Korupsi

Ketua KPK RI, Firli Bahuri (kiri) didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar (kanan) saat Talkshow Banua Bicara di Stasiun TVRI Kalsel. MC Kalsel/Ar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Firli Bahuri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak seluruh masyarakat bersama membudayakan kesadaran anti korupsi.

“Kami menyadari pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan KPK sendiri, keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan,” kata Firli saat Talkshow Banua Bicara dengan tema “Bergerak Urang Barataan Membangun Banua Nang Barasih Dari Korupsi”, di Stasiun TVRI Kalsel, Banjarmasin, Rabu (27/7/2022).

Disampaikan Firli, tema ini sangat bagus, diawali untuk bergerak bersama-sama dan bisa melepaskan diri dalam pembangunan bersih dari korupsi.

“Kita memberikan perhatian khusus terhadap salah satu masalah kebangsaan yaitu korupsi. Korupsi ini musuh, kita harus bersama-sama melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena dengan Indonesia yang bebas dari korupsi, maka anak bangsa bisa mengejar mimpi,” ujar Firli.

Dilanjutkan Firli, masih adanya tindak korupsi dikarenakan budaya anti korupsi atau kesadaran tentang tindak pidana korupsi belum matang dalam kehidupan sehari-hari.

Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menambahkan, masyarakat bisa memanfaatkan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! Paman.

“Melalui LAPOR! Paman, masyarakat dapat aktif menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Roy.

Roy mengatakan, Pemprov Kalsel telah melakukan reformasi dan inovasi sebagai upaya pencegahan korupsi, diantaranya penerapan sistem manajemen ASN, penerapan perizinan online, pengadaan barang dan jasa, e-Katalog Lokal, pembentukan tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan aplikasi bela pengadaan Sistem Informasi Belanja Kantor Kalsel (Si Bekantan).

Dijelaskan Roy, pihaknya berkomitmen untuk selalu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

“Terbukti Pemprov Kalsel sembilan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,” ucap Roy. MC Kalsel/Ar

Mungkin Anda Menyukai