Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA (kanan) melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap (kiri) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (26/4/2021). MC Kalsel/tgh
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap resmi dikukuhkan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Pengukuhan dilakukan oleh Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dan turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia, Forkopimda tingkat Provinsi Kalsel, Pj Sekdapov, Inspektur di wilayah Kalsel serta Kepala Kantor Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, Kapala Badan/Dinas di lingkungan Pemprov Kalsel.
Dikesempatannya, Safrizal ZA mengucapkan selamat telah dilantiknya kepala BPKP Kalsel Rudy M. Harahap. Sebelumnya Rudy menjabat Kepala Pusat Informasi Pengawasan di BPKP Pusat, menggantikan Drs Herman Hermawan yang memasuki masa pensiun pada Maret 2021 lalu.
“Kami ucapkan selamat kepada Kepala BPKP yang baru dilantik semoga didalam bertugas sebagai kepala BPKP dapat mengawal Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional kerja,” kata Safrizal, Senin (26/4/2021).
Menurutnya selama ini beberapa nilai indikator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota tinggi (Baik) hanya beberapa yang masih dibawah.
“Untuk yang dibawah kita upayakan meningkat dengan bekerjasama dengan BPKP untuk bersama-sama dibina dan difasilitasi termasuk 8 daerah yang kemampuan kapasitas APIP baik,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia mengatakan, pembangunan yang bekelanjutan merupakan tugas yang harus diselenggarakan di seluruh penjuru negeri, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini.
“Presiden Joko Widodo telah meminta semua instansi Pemerintah untuk memastikan, bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan, tapi harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itulah, BPKP selalu hadir dan bermanfaat,” tuturnya.
Ia menekankan, Pemerintah saat ini tidak hanya peduli pada aspek pencapaian hasil (program delivery), tetapi aspek akuntabilitas, baik kepatuhan maupun kinerja.
Dadang juga menyatakan bahwa perwakilan BPKP Kalsel berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program-program pembangunan daerah. Isu strategis pengawasan yang teridentifikasi wilayah Kalsel terkait dengan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawalan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2021,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
