Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kalimantan Selatan untuk memastikan persiapan Pilkada tahun 2020 mendatang. Kunker tersebut, salah satunya membahas mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Sarmuji menjelaskan bahwa provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada 2020 mendatang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
“Semua sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang terakhir kemarin adalah Kabupaten Banjar pada tanggal 14 Oktober 2019 lalu” ujar Sarmuji di Ruang Rapat Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jum’at (15/11/2019)
Ditambahkannya, KPU Kalsel telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, kami juga akan melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada KPU Kabupaten/Kota, maupun kepada PPK, PPS, dan KPPS,” kata Sarmuji.
Lebih jauh Sarmuji menjelaskan, KPU Kalsel juga akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada bulan Maret sampai Juli 2020.
“Nanti di tiap TPS akan dibentuk panitia pendaftaran pemilih yang akan mendatangi pemilih ke rumah-rumah untuk mencocokkan data pemilih, bagi mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dimasukan dalam proses tersebut,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, Erna Kasypiah mengatakan, untuk mensukseskan Pilkada 2020 mendatang Bawaslu Kalsel akan melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Untuk Panwascam kami akan melaksanakan perekrutan pada tanggal 27 November-3 Desember, sedangkan untuk pelantikannya pada tanggal 20-21 Desember,” tuturnya.
Bawaslu, lanjutnya, juga akan mengawasi isu terkait dengan netralitas ASN berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dan juga Pemerintahan Daerah.
“Kami akan memaksimalkan pengawasan dengan melakukan MoU dengan beberapa Perguruan Tinggi dan juga dengan Pemerintah Daerah setempat,” imbuhnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga akan melakukan pengawasan berkas setiap tahapan Pilkada, terutama pada tahapan penerapan DPT, pencalonan, kampanye, dan logistik.
“Kami akan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan tersebut,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
