Banjarbaru,-
Salah satu masalah yang banyak terjadi di Indonesia adalah masalah sanitasi masyarakat yang masih belum higienis, namun masih belum banyak daerah yang melirik masalah ini karena dinilia tidak seksi.
Kompleksitas persoalan terkait sanitasi hampir dihadapai setiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.
Padahal pemerintah pusat sudah menargetkan pada tahun 2019 ini Indonesia sudah 100 persen tuntas. Buktinya dari seluruh Indonesia baru sekitar 67,9 persen daerah yang sudah bebas Buang Air Besar Sembarang (BABS). Bahkan kalsel sendiri belum ada kabupaten/kota yang benar-benar bebas BABS karena masih banyaknya jamban apung warga di beberapa wilayah di Kalsel.
Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kalsel menggelar coangching clinic kepada dua kabupaten yang dipilih langsung oleh kementrian dalam negeri, yakni Kabupaten HSS dan Kabupaten Balangan di PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/4/2019).
Agung Dewanto, anggota pokja ampl bidang teknis Dalam Coaching Clinic ini ada beberapa hal yang diberikan oleh pemateri, salah satunya pendekatan penyusunan dokumen perencanaan sebelum masuk ke tahap implementasi.
“Program PPSP sendiri merupakan program yang bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi melalui pendekatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sebelum pelaksanaan tahap implementasi. Adapun dokumen perencanaan yang disusun berupa Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), Memorandum Program Sanitasi (MPS),” Ujar Agung.
Ia menambahkan Pada tahun 2019 telah ditetapkan target 100% akses sanitasi layak. Sementara itu, pada tahun 2015 beberapa dokumen perencanaan sanitasi kabupaten/kota sudah habis masa berlakunya. Dalam rangka mendukung pencapaian universal access tersebut dilakukanupdating/review kembali agar dapat segera diimplementasikan. Adapun dokumen perencanaan yang telah direview tersebut dinamai SSK Pemutakhiran.
“Kita berharap acara ini sebagai starting point Program PPSP masing-masing stakeholder/pemangku kepentingan dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam menciptakan enabling environment untuk percepatan pembangunan sanitasi permukiman,” pungkasnya. MC Kalsel/rmd
