Pemprov Kalsel Gelar Pelaksanaan Data APE 2018

Pelaksanaan verifikasi data Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 di Ruang Rapat H. Maksid Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (30/10). MC Kalsel/tgh

Pelaksanaan verifikasi data Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel dalam hal tersebut diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Hermansyah di Ruang Rapat H. Maksid Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (30/10).

Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Darah (Bappeda) Provinsi Kalsel H. Nurul Fajar Desira, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan Aminuddin Latif, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalsel, Kepala SKPD Provinsi Kalsel, dan tamu undangan lainnya.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran tim verifikasi data APE ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap upaya – upaya pembangunan di Provinsi Kalsel di bidang pengarustamaan gender yang sekaligus juga dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ucap  Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Hermansyah pada saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel.

Hermansyah mengatakan bahwa semangat pengarustamaan gender di Kalsel ditingkat Provinsi ini telah menginspirasi upaya yang sama di tingkat Kabupaten/Kota . “Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penilaian mandiri terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah aktif,” katanya.

Saya berharap melalui penilaian ini akan menjdi penambahan semangat dan motiasi khususnya di daerah dalam upaya pengarustamaan gender.

Sementara itu utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Siti Murtinah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Kalsel yang sudah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengarus utamaan gender.

“Data dan informasi ini akan digunakan sebagai acuan rekomendasi pembangunan yang lebih responsive gender,” ujarnya.

Martinah mengatakan pengarustamaan gender merupakan strategi utama, bukan tujuan akhir strategi ini dirumuskan agar implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dalam program di seluruh ranah dapat terwujud. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan