Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan mengupayakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong percepatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah yang diwakili Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan, pihaknya hari ini melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) P3PD yang bertujuan untuk saling mengingatkan kembali bahwa pentingnya menyelaraskan persepsi dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis lingkup provinsi, kabupaten dan desa se-Kalsel secara komprehensif atas tendensi pada Management System Good Governance.
“Kita ingin dari Rakor P3PD semua unsur yang terkait saling bersinergitas dalam menghadapi keseluruhan isu yang berkaitan dengan roda pemerintahan dan turut serta mengawal P3PD demi terwujudnya Indonesia maju, mandiri dan bertata kelola pemerintahan yang baik serta Sasaran dari program P3PD tahun ini kepada siapa saja yang akan ditingkatkan kapasitasnya,” kata Wahyu, di Banjarbaru, Rabu (28/2/2024).
Wahyu menjelaskan, di 2023 program P3PD sudah dilaksanakan dan Kalsel, termasuk salah satu yang terbaik se-Indonesia.
“Kami juga telah melaksanakan rapat evaluasi program P3PD untuk saling berkonsolidasi terhadap isu penting yang dapat mengganggu dan merusak sistem roda pemerintahan yang berjenjang guna mewujudkan peningkatan kapasitas seluruh aparatur, khususnya dalam pengelolaan sistem manajemen pemerintahan yang baik di desa,” tutur Wahyu.
Wahyu pun mengutarakan, program P3PD dibangun untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program.
“P3PD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan dasar kepada masyarakat desa,” jelas Wahyu. MC Kalsel/Ar
