Kinerja APBN di awal 2024, khususnya disisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp1,11 Triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama 2023, pertumbuhannya negatif 53,75 persen, khususnya di penerimaan Pajak.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi mengatakan, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 32,71 persen dengan realisasi sebesar Rp157,93 miliar. Realisasi total belanja negara sebesar Rp4,52 Triliun atau 11,95 persen dari pagu.
“Capaian ini meningkat 47,84 persen dibandingkan tahun lalu. Dari sisi pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai 4,39 persen. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang meberikan kontribusi sebesar Rp726,18 miliar dan PPN yang memberikan kontribusi Rp158,79 miliar,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Rabu (28/2/2024).
Dikatakan Syafriadi, tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 48,1 persen, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,2 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 9,75 persen.
Secara komulatif, seluruh sektor utama mengalami kontraksi pada Januari 2024 kecuali sektor industri pengolahan, sektor aktivitas keuangan dan asuransi, dan sektor Konstruksi. Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp661,90 miliar. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp15,24 miliar dan penerimaan lainnya Rp646,67 miliar.
“Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya harga ekspor komoditas CPO dan turunannya. Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp157,93 miliar atau 12,72 persen dari target, tumbuh 32,71 persen (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (1,20 persen) dan PNBP Lainnya (98,80 persen),” ucapnya.
Selain itu juga, PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp4,52 triliun, atau sebesar 11,95 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp378,77 miliar (4,33 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,14 triliun (14,24 dari pagu).
Khusus untuk belanja barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu. Pemerintah terus mendorong akselerasi belanja di awal 2024, salah satunya adalah dengan implementasi kontrak Pra DIPA. Pendaftaran kontrak Pra DIPA di 2024 ini meningkat 88,24 persen. Pada 2023, kontrak Pra DIPA hanya 51, sedangkan di 2024 ini tercatat 96 kontrak.
“Dukungan APBN 2024 untuk Kalsel selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKD juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalsel antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 3.867,05 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao,” tambahnya.
Subsidi Beras di Januari 2024 ini telah tersalur 496 ton. Subsidi BBM dan LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 47.459 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 18.948 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 9.383 Metrik Ton. MC Kalsel/Rns
