Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024. FGD ini merupakan wadah untuk saling berdiskusi mengenai data-data yang akan ditampilkan pada publikasi Kalsel, Banjarbaru, (16/2/2024)
Kepala BPS Kalsel, Martin Wibisono mengatakan, Publikasi Kalsel Dalam Angka ini merupakan publikasi yang menyajikan badan data secara fisik mengenai program pemerintahan serta kondisi sesuai demografi dan perekonomian Kalsel.
“Kegiatan hendaknya dapat menjadi wadah saling berdiskusi mengoreksi dan melengkapi data yang akan ditampilkan di Kalsel Dalam Angka Tahun 2024 dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan,” ujar Martin.
Martin menyebut, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan data dan keterbukaan informasi semakin kompleks, seperti yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada pertengahan 2019 lalu bahwa akan dibentuk sebuah kebijakan pengolahan data pemerintah melalui Satu Data Indonesia (SDI).
Sehingga, diharapkan melalui kebijakan tata kelola ini akan menghasilkan data yang akurat, muktahir, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses antar instansi baik pusat maupun instansi daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel M Muslim diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Data Statisktik, Muhammad Kharis Elyani menyampaikan peran Diskominfo sendiri dalam SDI sebagai wali data daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang statistik melalui program penyelenggaraan statistik sektoral.
Kharis menyampaikan, perlu adanya output yang konkrit terkait pelaksanaan sistem satu data di daerah. Diskominfo tentunya tidak akan mampu melakukan pengumpulan data secara komprehensif tanpa adanya suplai data yang akurat dari teknis.
“Sehingga diperlukan standar data yang sesuai dengan pemanfaatannya dan memenuhi kebutuhan instansi guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta sebagai media informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, tata kelola data yang baik melalui program Satu Data Banua ini akan menjadi sarana untuk menampilkan tren data sektoral yang bisa ditampilkan bagi masyarakat. Terlebih lagi terkait kualitas pembangunan daerah. Jadi perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh SKPD terkait ketersediaan data statistik sektoral. MC Kalsel/scw
