Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di tahun 2024 menerima anggaran Rp17,1 miliar yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp13,8 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk dua program prioritas, yaitu pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel, Adi Santoso saat ditemui di ruang kerjanya, Banjarbaru, Rabu (03/01/2024).
Adi menyebutkan, DPPPAKB Kalsel telah mencapai progres positif hingga Desember 2023 dengan tingkat realisasi fisik mencapai 99,53 persen dan realisasi keuangan mencapai 97,08 persen dari total belanja sebesar Rp13,8 miliar lebih. Program prioritas DPPPAKB Kalsel terbagi menjadi 8 program, yaitu program penunjang, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, program kualitas keluarga, program sistem data informasi, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak, serta program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana.
“Pada 2024, hal tersebut akan ditingkatkan dari 8 menjadi 9 program dengan pengembangan program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana menjadi dua program yang harus dikerjakan terpisah, serta penambahan program pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera,” ujar Adi.
Program prioritas tahun 2024 bertujuan untuk menentukan target kesejahteraan di Provinsi Kalsel, terutama dalam menurunkan angka stunting.
Saat ini, target nasional adalah menurunkan angka stunting hingga 14 persen, dan DPPPAKB Kalsel menargetkan penurunan sebesar 5 persen pada 2023. Sehingga diharapkan pada 2024, angka stunting di Kalsel dapat mencapai target nasional yang ditetapkan.
“Program DPPPAKB Kalsel juga telah berupaya untuk mencegah stunting dengan program-program pada dinas terkait dengan konvergensi meliputi bappeda, Dinkes, PUPR, pertanian, Pertenakan, dan perkebunan. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak juga dilakukan melalui edukasi intensif kepada masyarakat melalui kolaborasi berbagai instansi terkait,” ujar Adi.
Kedepan, diharapkan peran lembaga masyarakat utama dalam peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak agar program DPPPAKB Kalsel dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kalsel. MC Kalsel/scw
