Pemerintah Indonesia terus meupayakan capai cakupan kesehatan Universal Health Coverage (UHC). Cakupan UHC menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
Salah satu implikasi komitmen penerapan UHC adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan risiko beban finansial.
Masa mendatang diperlukan upaya-upaya baik oleh pemerintah maupun stakeholder lain termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat dan dukungan pihak swasta/badan usaha. Hal ini menjadi penting dan strategi, tidak hanya karena menjadi tren di kalangan dunia usaha sendiri, tetapi karena diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah kesehatan.
Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan dalam mendukung UHC dan Kemitraan Penanganan Penyakit Prioritas di Banjarmasin, Senin (4/9/2023).
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Diauddin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Budi Wahyudi dan Kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan, Ristanti Sulistio Rini.
Diauddin mengatakan tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait untuk membentuk sinergitas pembiayaan kesehatan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta teknis pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta, baik di bidang infrastruktur maupun non-infrastruktur.
“Ini penting dilakukan karena kita ingin memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada masyarakat,” kata Diauddin.
Ia berharap berharap dengan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi peserta untuk penguatan JKN serta mengetahui peranan, bentuk dan mekanisme kemitraan dalam mendukung program-program kesehatan.
“Diharapkan setelah adanya inventarisasi mengenai kemitraan tersebut, daerah dapat mengetahui sumber pembiayaan untuk program kesehatan selain dari APBN serta menjawab tantangan pelaksanaan pembiayaan inovatif untuk program-program di bidang kesehatan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
