Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan pendataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai lanjutan kepada Delapan daerah yang sebelumnya ada Lima daerah yang telah berproses sejak beberapa tahun yang lalu.
Hal ini menjadi angin segar sebagai upaya peningkatan dan pembinaan UMKM Banua yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Bumi Lambung Mangkurat, Kalsel.
“Untuk itu, langkah-langkah strategis harus diambil guna memperkuat sektor ini, salah satunya adalah melalui upaya pendataan yang komprehensif dan terarah,” ujar Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Rapat Teknis Daerah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) 2023 di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (28/8/2023).
Pemerintah pusat telah memberikan arahan yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang satu data Indonesia, yang menunjukkan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan terintegrasi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah ditunjuk sebagai walidata KUMKM dengan tanggung jawab membangun basis data tunggal.
Dalam konteks ini, Tahun 2022 telah menjadi titik awal kegiatan pendataan lengkap KUMKM sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan basis data tunggal KUMKM, pelaksanaan pendataan telah dilakukan di beberapa wilayah, termasuk di Prov Kalsel.
“Dalam lingkup provinsi kita, Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalsel telah melaksanakan tugas ini dengan menjalankan pendataan di 5 kabupaten/kota, yaitu kota Banjarmasin, kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan (HSS) sejak tahun 2022 lalu,” lanjut Roy Rizali Anwar.
Pendataan ini fokus pada usaha UMKM yang memiliki tempat usaha tetap sebagai targetnya, dengan tujuan dari pendataan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat, baik secara nasional maupun regional, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai performa dan struktur ekonomi.
Adapun 8 daerah yang menyusul pendataan KUMKM nya di tahun ini yakni kabupaten Tapin, HSU, HST, Balangan, Tabalong, Batola, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh kepala dinas yang menangani UMKM di 8 kabupaten/kota pendataan selanjutnya untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan ini,” pesan Roy Rizali Anwar.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai menyebutkan jika 8 daerah tersebut telah diterima untuk dilakukan pendataannya dan akan diselenggarakan atas kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita Pemprov Kalsel tentu akan bersinergi dengan rekan-rekan Dinas Koperasi di seluruh daerah, khususnya 8 kabupaten kota ini guna bersinergi membantu dan menfasilitasi dengan BPS,” sebut Gusti Yanuar Noor saat ditemui di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (31/8/2023).
Disebutkan pendataan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, sedangkan 5 daerah yang telah lebih awal dan masih dalam proses pendataan telah diperoleh 70 ribu lebih KUMKM. MC Kalsel/Fuz
