Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/6/2023).
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel, Sulkan mengatakan, dengan keberadaan APDESI diharapkan mampu membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju.
“Dalam berbagai sudut pandang, pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa. Sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju,” kata Sulkan.
Di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, disampaikan Sulkan, perhatian terhadap pembangunaan di pedesaan semakin besar, khususnya dengan lahirnya kebijakan dana desa. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat dan dana desa ini telah mampu meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah pedesaan di Kalsel.
Sulkan menyebutkan, sejak 2015 hingga 2021, sejumlah sarana dan prasarana desa di Kalsel telah terbangun melalui dana desa.
“Diantaranya pembangunan jalan desa lebih dari 8.978 kilometer, lebih 119 ribu meter jembatan dan 137 unit pasar desa,” ujar Sulkan.
Selain itu juga terbentuknya 184 unit BUMDes, 924 posyandu, 112 unit embung dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan progres pembangunan di wilayah desa yang makin berkembang ini, Sulkan menyebut sangat layak untuk mengarahkan pembangunan dari desa bergerak membangun Kalsel maju dan unggul, dengan memanfaatkan posisi Provinsi Kalsel sebagai Gerbang IKN. MC Kalsel/scw
