Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Kabupaten/Kota yang membidangi Perindustrian, guna menyamakan persepsi dalam memajukan pembangunan sektor industri.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor diwakili Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan, sektor industri memiliki peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional dan daerah, baik industri migas maupun non migas.
“Dengan mengarahkan pembangunan sektor industri kepada tiga prinsip, yakni industri yang mandiri dan berdaulat dan industri yang maju dan berdaya saing serta industri yang berkeadilan dan inklusif,” ungkap Fajar.
Fajar menyebutkan, Kalsel memiliki potensi besar pada sektor non migas dan hilirisasi industri berperan besar dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, khususnya sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, seperti sawit dan rotan yang realisasi ekspornya terus meningkat.
“Arah kebijakan pembangunan perindustrian harus mendukung optimalisasi program hilirisasi perindustrian daerah, diversifikasi pada sektor industri yang potensial di suatu daerah dan peningkatan peran sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM),” sebut Fajar.
Disamping itu, pemerintah terus mendorong pemberdayaan IKM agar bisa lebih memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah dan kekayaan yang dimiliki Kalsel.
“Maka dari itu, diperlukan kerja sama solid antar seluruh pemangku kepentingan di bidang industri agar berbagai tantangan sektor perindustrian dapat diselesaikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” lanjut Fajar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Mahyuni mengatakan, selaras dengan tema Rakornis bidang Perindustrian ‘”Diversifikasi Produk dan Standarisasi Industri untuk Penguatan Daya Saing Industri Daerah”, maka diperlukan pemetaan yang tepat dan akurat terkait potensi diversifikasi di Kalsel.
“Rakornis bidang perindustrian bertujuan dalam upaya sinkronisasi, keselarasan dan sinergitas penyusunan program kegiatan bidang Perindustrian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ucap Mahyuni.
Mahyuni pun menginginkan, hasil Rakornis ini dapat merumuskan rencana pembangunan perindustrian agar Kalsel tidak lagi tergantung dengan sektor primer yang hanya mengandalkan sumber daya alam secara mentah yang memiliki nilai tambah yang rendah bagi perekonomian.
“Sehingga perlu dipikirkan bersama bagaimana strategi perindustrian yang berkelanjutan agar akselerasi perubahan struktur perekonomian Kalsel menuju sektor sekunder yang didominasi industri dapat terwujud,” tutur Mahyuni. MC Kalsel/Ar
