Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel Tahun 2023, dalam rangka penyelarasan kegiatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan DP3A tingkat kabupaten/kota se-Kalsel, Banjarbaru, Kamis (2/2/2023).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira mengatakan, pemerintah secara terarah serta berkesinambungan mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalsel, khususnya menjaga kualitas dan meningkatkan sumber daya perempuan dan upaya perlindungan anak.
“Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan pembangunan, kegiatan saat ini harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Termasuk kaum perempuan dan anak sebagai potensi yang tidak dapat kita abaikan, karena itu perempuan dan anak harus mendapatkan kesempatan berkembang agar dapat berperan secara aktif,” kata Fajar.
Fajar menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kedudukan, peran, serta kualitas perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
Oleh sebab itu sebagai langkah strategis, pemerintah daerah melalui dinas terkait diamanahkan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan guna mengakselerasi tercapainya tujuan tersebut.
“Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan sebagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) yang harus dilaksanakan dari pusat sampai daerah,” ujar Fajar.
Guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dan untuk menyusun langkah-langkah konkret program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, maka perlu sinergi antar dinas terkait untuk saling mendukung dan menyesuaikan guna keselarasan kegiatan yang dilaksanakan.
“Saya juga mengharapkan adanya inovasi-inovasi yang dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif, terutama berkenaan dengan inovasi pelayanan publik yang memberi kemudahan masyarakat mengakses data dan melakukan pelaporan serta aduan terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” jelas Fajar. MC Kalsel/scw