Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. Sehubungan dengan itu, arsitektur APBN saat ini diharapkan tetap optimis namun waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah pada Konferensi Pers Publikasi Kegiatan Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalimantan Selatan (Kalsel) Desember Tahun 2022 mengatakan, sampai akhir November 2022 kinerja makro ekonomi Kalsel menunjukkan kondisi baik, dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi terus meningkat serta inflasi yang terkendali.
“Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 persen (y-o-y), didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi. Inflasi pada November 2022 sebesar 0,40 persen (m-to-m), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,25 persen,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis (22/12/2022).
Dijelaskan Sulaimansyah, beberapa penyumbang utama inflasi di Kalsel adalah bahan pangan, terutama beras lokal, ikan haruan, tomat, telur, dan bawang merah. Sedangkan yang menahan laju inflasi adalah daging ayam, cabai merah, bayam, mangga, dan timun.
“Dari sisi neraca perdagangan Kalsel, pada November 2022 terjadi surplus sebesar 6,51 persen dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US$0,11 juta. Dari sisi moneter terutama pergerakan suku bunga saat ini diarahkan untuk menahan potensi inflasi yang begerak naik. Oleh karena itu, suku bunga dinaikkan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen,” ucap Sulaimansyah.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat lapis bawah akibat inflasi yang bergerak naik, Pemerintah Provinsi Kalsel sampai akhir November 2022 masih memberikan bantuan dalam berbagai bentuk di wilayah Kalsel, seperti BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada 187.681 penerima, BLT Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 penerima, dan BSU sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 penerima, serta bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan pemda dua persen DTU telah direalisasikan sebesar Rp46,93 miliar dari alokasi dana sebesar Rp161,98 miliar.
“Khusus untuk bantuan sosial dari dua persen DTU, pemda yang mempuyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalsel dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar, sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Kabupaten HST, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin. Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Kabupaten HSU dengan realisasi mencapai 100 persen atau sebesar Rp5,9 miliar,” tambah Sulaimansyah.
Diakui Sulaimansyah, disamping dana bantuan tersebut, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta pengendalian dampak inflasi di desa adalah bersumber dari BLT Desa. Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplmentasikan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi.
“Pada periode Mei hingga Agustus 2022 lalu, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 persen pada Mei menjadi 4,36 persen pada Agustus 2022,” ucap Sulaimansyah. MC Kalsel/Rns
