Pendapatan Negara di Kalsel Capai 98,01 Persen dari Target

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah. MC Kalsel/dok

Sampai dengan 30 September 2022, kinerja pendapatan negara mencapai Rp14.392,84

miliar atau 98,01 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 91,66 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2021, atau meningkat sebesar Rp6.883,12 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 September 2022 telah mencapai Rp13,482,32 miliar atau 98,40 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp13.701,33 miliar.

“Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,52 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp1.079,69 miliar hingga 30 September 2022,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis (27/10/2022).

Angka tersebut menurut Sulaimansyah telah mencapai 81,84 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalsel mencapai nilai Rp910,52 miliar 

atau 92,61 persen dari target.

“Untuk realisasi belanja negara sampai 30 September 2022 mencapai Rp18.332,75 miliar atau 63,86 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 0,24 persen jika dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu,” ucap Sulaimansyah.

Ditambahkan Sulaimansyah, untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp5.215,41 miliar (62,09 persen pagu) atau turun 13,57 persen dibandingkan realisasi pada periode 2021 yang mencapai Rp6.034,38 miliar. 

“Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai dengan 30 September 2022 tercatat sebesar Rp13.117,35 miliar atau 64,60 persen dari 

pagu, jika dibandingkan realisasi September 2021 lebih tinggi sebesar 6,28 persen,” kata Sulaimansyah.

Dipaparkan Sulaimansyah, Realisasi APBN menurut jenis belanja berupa belanja pegawai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai agenda reformasi pemerintah. 

“Selanjutnya realisasi sudah mencapai 73 persen dari pagu Rp3,6 triliun. Untuk jenis belanja barang diarahkan untuk pelayanan dasar pemerintah yang semakin baik. Realisasi mencapai 59,3 persen dari pagu Rp2,94 triliun,” ucap Sulaimansyah.

Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Realisasi sudah mencapai 44,63 persen

dari pagu Rp1,8 triliun.

“Sedangkan untuk belanja bantuan sosial diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Realisasi sudah mencapai 86,89 persen dari pagu sebesar Rp11,51 miliar,” kata Sulaimansyah. MC Kalsel/Rns

Mungkin Anda Menyukai