Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong agar pemerintah daerah meoptimalkan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) guna mengatasi percepatan penurunan stunting.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKBN, Lalu Makrippudin pada Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut, Rabu (19/10/2022).
Lalu Makrippudin mengatakan salah satu upaya BKKBN dalam mendorong percepatan penurunan stunting di daerah adalah melalui penyaluran Dana BOKB.
“BKKBN telah mengupayakan percepatan penurunan stunting melalui DAK Non-Fisik (BOKB) tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun, khusus untuk provinsi Kalimantan Selatan DAK NonFisik (BOKB) tahun 2022 sebesar Rp48,1 miliar,” kata Lalu.
Oleh karena itu, untuk realisasi DAK-Non Fisik di Tahun 2022 di Kalimantan Selatan sendiri belum sampai menyentuh 40%.
“Realisasi sampai dengan 16 Oktober 2022 baru mencapai 34,32%, hal ini mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kalsel,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Pembina Wilayah Kalsel dari BKKBN, Siti Fathonah bahwa hanya 5 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel yang mampu merealisasikan DAK BOKB lebih dari 40%.
“Kami berharap 8 Kabupaten yang capaiannya belum menyentuh 40% dapat mengoptimalkan serapan dana BOKBnya pada sisa dua bulan efektif,” katanya.
Menurut Fathonah, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh OPD KB untuk mempercepat serapan BOKB seperti menetapkan pengelola keuangan BOKB, Balai Penyuluhan KB, Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan KB dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN serta yang terpenting adalah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) BOKB.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Noor Hidayat menyampaikan, bahwa untuk Tanah Laut sendiri telah dilakukan berbagai upaya dalam memerangi stunting di wilayahnya.
“Kami melalui Dinas P2KBP3A Tanah Laut beserta stakeholder terkait, terus melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pencegahan stunting. Secara berkala kami juga terus melaksanakan monitoring dan memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, sosialisasi pernikahan cukup umur, pemberdayaan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat melalui Kampung KB, GENRE, dan lain-lain,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan mengatakan total peserta pada kegiatan reviu ini sejumlah 70 orang.
“Dapat saya laporkan peserta yang mengikuti kegitan reviu secara resmi berjumlah 70 orang, yang terdiri dari Kepala Pusdiklat, Pembina Wilayah Kalsel, Korem 101 Antasari, Ketua TP PKK Prov Kalsel atau yang mewakili, Kadinkes Prov Kalsel atau yang mewakili, Kepala Dinas OPD KB dari 13 Kab/Kota beserta para sekretaris, kabid KB/KS, kabid Dalduk, serta 12 orang satgas percepatan penurunan stunting,” ujar Ramlan.
Disamping itu, pada kegiatan ini juga turut diserahkan Sertifikasi Akreditasi “A” kepada Perwakilan BKKBN Kalsel, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel kepada MAN Insan Cendekia Tanah Laut dan SMPN 2 Banjarbaru, penghargaan PSA tingkat Provinsi Kalsel kepada Kota Banjarmasin, Kabupaten HSS, Tanah Bumbu, Tabalong dan Banjar, penyerahan apresiasi serapan DAK BOKB tertinggi kepada Kabupaten Batola dengan angka serapan 66,64%, apresiasi serapan DAK Fisik kepada Kota Banjarmasin dengan angka serapan 99.80%, serta apresiasi progres Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 tercepat Tingkat Provinsi Kalsel kepada Kabupaten HSU yang telah mencapai 68% per 18 Oktober 2022. MC Kalsel/tgh
