Dalam mencegah radikalisme dan intoleransi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya pemahaman untuk ASN agar hal tersebut tidak tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel melakukan rapat koordinasi pencegahan radikalisme dan intoleransi bagi ASN.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakilkan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Fajar Desira menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang memiliki peran penting untuk keamanan dan ketertiban Banua.
“Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh ASN menjadi alat dan paling depan untuk mewaspadai paparan intoleransi, radikalisme dan terorisme tidak hanya di lingkungan perkantoran namun juga di lingkungan tempat tinggal,” kata Fajar, Rabu (20/7/2022).
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak termasuk dalam 10 besar daftar daerah intoleransi.
“Alhamdulillah, Kalsel tidak termasuk dari 10 besar daerah tersebut, sebab masyarakat kita yang hidup berdampingan dengan berbagai suku, namun tetap damai,” lanjut Fajar.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Heriansyah sebagai pelaksana rapat koordinasi itu menyebutkan jika kegiatan tersebut sebagai pencerahan bagi ASN.
“Hari ini kita melakukan pencerahan bagi ASN dalam hal pencegahan terhadap intoleransi, radikalisme dan terorisme sehingga tidak terpapar dengan hal itu,” sebut Heriansyah.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui perwakilan mengikuti rapat koordinasi tersebut yang menghadirkan narasumber dari Densus 88. MC Kalsel/Fuz
