Dinaskop dan UKM Kalsel Ikuti Webinar Aspek Perpajakan dan Akutansi UMKM Untuk UMKM Kalsel lebih Maju

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti Webinar bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan tema Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM yang diikuti dari kantor Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan.

“Setelah pandemi mereda bulan Desember 2021, ada geliat kebangkitan ekonomi lewat UMKM yang luar biasa, hal ini terlihat pada saat kegiatan ekonomi yang mulai aktif di masyarakat baik melalui online dan offline,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai saat memberikan sambutan, Kamis (25/5/2022).

Pada kesempatan itu, Yanuar menyampaikan data yang tercatat pada tahun 2019 di Dinas Koperasi dan UKM Kalsel ada sebanyak 461 ribu pelaku UMKM yang ada di Kalsel, setelah pandemi mulai menurun, diperkirakan ada kenaikan 10 sampai 20 persen pelaku UMKM.

Sehubungan dengan pencanangan Tahun 2024 pelaku UMKM ditargetkan mencapai 30 juta oleh Presiden RI, Joko Widodo sehingga pendataan UMKM di Kalsel akan dilakukan.

“Untuk mencari data yang akurat, akhirnya Kementerian Koperasi bekerjasama dengan BPS melalui pendataan ulang terkait data UMKM di 5 Kabupaten/Kota di Kalsel,” kata Yanuar.

Adapun lima kabupaten kota dimaksud yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Hulu sungai Selatan, Tanah laut, dan Kotabaru.

Selain itu, pendataan juga melibatkan enumurator sejumlah 204 orang dan masing-masing mendata 402 ribu UMKM.

“Kemudian kami juga sampaikan untuk tahun 2023, semoga ada kucuran dana lagi dari kementerian untuk 8 Kabupaten/Kota yang belum,” lanjut Yanuar.

Program pendataan disebutkan tidak hanya untuk kepentingan Pemerintah pusat, namun juga Pemerintah daerah sehingga mempermudah instansi di daerah untuk kemajuan UMKM. 

Ia berharap dengan adanya webinar hari ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menginginkan ada solusi untuk pelatihan atau bimtek SAK EMKM dalam rangka UMKM naik kelas dan juga sosialisasi kepada UMKM terkait kebijakan perpajakan yang baru.

“Semoga dengan adanya webinar ini, UMKM banua lebih maju lagi untuk naik kelas ke nasional bahkan internasional,” tutur Yanuar. MC Kalsel/Fuz

Mungkin Anda Menyukai