Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan identifikasi pada sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi saat pada puluhan satuan pendidikan di 13 Kabupaten/Kota.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni mengatakan ada 17 permasalahan yang ditemukan.
“Di tahun ini, kami melaksanakan identifikasi permasalahan terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan yang ada di 13 Kabupaten/Kota,” ucapnya, Banjarmasin, Kamis (19/5/2022).
Lanjut Sri, yang kemudian dikonsultasikan langsung ke kementerian dan ditindak lanjuti melalui pelatihan yang akan mengundang dari kementerian.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Transisi UPTD PLDPI Prov. Kalsel Syahruddin menambahkan, 17 permasalahan tersebut telah divalidasi pada saat melakulan kunjungan ke perwakilan sekolah yang di laksanakan kurang lebih 20 hari.
Ia menambahkan, untuk perwakilan sekolah yang dikunjungi merupakan usulan dari Forum Pendidikan Sekolah Inklusif (FKPI) yang ada di setiap Kabupaten/Kota.
“Adapun beberapa masalah yang terjadi seperti belum meratanya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi, terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus sekolah inklusif serta pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidilan inklusif,” ungkapnya.
Maka dari itu, Syahruddin berharap dengan kegiatan identifikasi terlebih dahulu, pihaknya bisa lebih mengetahui permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota.
“Pada saat pelatihan para guru dan pihak sekolah, dapat bertukar pikiran langsung dengan narasumber dari kementerian untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi,” pungkasnya. MC Kalsel/usu.
