Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penguatan muatan penurunan emisi gas rumah kaca, di Banjarbaru, Selasa (17/5/2022).
Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan masalah lingkungan hidup bukan merupakan persoalan sektoral tapi bersifat lintas batas administratif, sektor, dan pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mendeteksi permasalahan lingkungan secara komprehensif dan dapat mengidentifikasi permasalahan dari hulu hingga hilir,” kata Hanifah.
Menurut Hanifah, perencanaan pembangunan di suatu wilayah harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dari seluruh aspek. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
“Pelaksanaan KLHS dapat berupa kegiatan yang memastikan bahwa rekomendasi KLHS untuk penyusunan (RPJMD) maupun perbaikan dokumen perencanaan (RTRW, RDTR, RTR Pulau, dll selain RPJMD), terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan menjadi bagian dari arahan kebijakan dan program prioritas dari Kebijakan, Rencana dan Program (KRP),” kata Hanifah.
Kualitas dokumen KLHS, diakui Hanifah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, baik personel ASN di instansi dan lembaga sektor, maupun yang ada di perguruan tinggi, sebagai bagian dari sistem pendukung (support system) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
“Maka dari itu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi program GGGI (Global Green Growth Institute) melaksanakan program Bimtek ini dengan maksud pelatihan (Bimtek) bagi anggota tim validasi KLHS Provinsi Kalimantan Selatan dengan fokus pada dokumen perencanaan ruang,” kata Hanifah.
Selain itu, juga untuk pelatihan (Bimtek) calon tenaga ahli KLHS (untuk berbagai KRP RPJMD, RTRW, dan rencana rincinya) bagi dosen dan peneliti di perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi Kalimantan Selatan.
“Pelatihan (BIMTEK) bagi anggota tim validasi KLHS Provinsi Kalimantan Selatan dengan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan (mengantisipasi pemilukada serentak 2024),” tambah Hanifah.
Tujuan tersebut menurut Hanifah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang wajib KLHS, agar komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target penurunan emisi serta aplikasi perencanaan pembangunan rendah karbon daerah dapat dipenuhi.
“Pelaksanaan kegitan ini sendiri dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 17 hingga 19 Mei 2022 dengan agenda pembelajaran pre test, mempelajari regulasi regulasi tentang KLHS, diskusi dan sharing pengalaman kegiatan di daerah lain, analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pembahasan pendekatan teknis rapat validasi, hingga bedah praktek validasi KLHS dengan bahan studi KLHS RTRW Revisi Batola, dan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Empat – Batulicin dan diakhiri Post Test,” kata Hanifah. MC Kalsel/Rns
