Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengupayakan alokasi penggunaan dana desa dalam penanganan stunting yang merupakan program prioritas nasional.
“Jadi, kami terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk bisa menurunkan stunting. Tentunya, peran aktif pemerintah desa sangat diperlukan dalam penurunan stunting,” kata Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat terkait Pelaksanaan Penanganan Stunting, di Banjarmasin, Selasa (15/3/2022).
Faried mengatakan, Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Dari lima layanan pencegahan stunting itu, di antaranya layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial, dan layanan PAUD,” ucap Faried.
Disebutkan Faried, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat melaksanakan deteksi dini stunting melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW).
“Aplikasi ini memang sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” tutur Faried.
Dia pun berharap, Rakor ini dapat mendorong penurunan angka stunting di desa, yang dapat berdampak pada pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” kata Faried. MC Kalsel/Ar
