Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) berkomitmen untuk menampilkan data kependudukan yang valid dan akurat.
Hal ini dilatarbelakangi masih adanya data yang tidak presisi atau kurang pas. Misalnya, keterlambatan pelaporan orang meninggal dunia, sehingga membuat data di Dinas Dukcapil-KB Kalsel tidak sesuai fakta di lapangan.
“Jadi yang ingin kami kerja ini yaitu kesenjangan sekecil mungkin dari informasi yang kami sajikan agar bisa sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” kata Kepala Dinas Dukcapil-KB, Zulkifli, Banjarbaru, Senin (7/3/2022).
Zulkifli menjelaskan, data kependudukan yang akurat dan valid bisa menjadi alat ukur atau indikator dalam membuat kebijakan, khususnya bagi SKPD ataupun perusahaan swasta yang bergantung pada data kependudukan.
“Data kami inikan nanti bisa dipakai oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan lainnya, bahkan perusahaan tertentu untuk investasi. Bayangkan jika data yang kami sajikan ini tidak valid atau terlalu besar kesenjangannya, ini bisa menyebabkan suatu kesalahan dalam mengambil kebijakan, untuk itu kami akan berupa untuk memperkecil kesenjangan tersebut, bahkan kalo bisa mendekati seratus persen dengan data di lapangan,” kata Zulkifli.
Agar dapat terwujud, pada bulan Maret ini pihaknya akan mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota guna menyamakan persepsi terhadap keakuratan dan kevalidan data kependudukan di Kalsel.
“Di akhir Bulan Maret nanti rencananya kami akan mengadakan rapat bersama Disdukcapil Kabupaten/Kota di Kalsel untuk menyamakan persepsi terkait data kependudukan ini,” tukas Zulkifli. MC Kalsel/Jml
