Kalsel Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng melalui Distribusi Pemerintah Pusat dan Produksi Produsen Lokal

Kepala Disdag Kalsel, Birhasani (kiri)/dok

Dinas Perdagangan (Disdag) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan upaya perbaikan distribusi minyak goreng untuk menghindari kelangkaan.

“Sudah ada 22 distributor minyak goreng yang ada di Kalsel yang telah dijadwalkan Kementerian Perdagangan mendapatkan suplai minyak goreng dari beberapa produsen minyak goreng yang pengirimannya bertahap,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, Banjarmasin, Senin (21/2/2022).

Birhasani menyebutkan, Kalsel akan menerima 1.700 ton minyak goreng di bulan ini, sehingga persediaan tetap terjaga sambil menunggu pemerintah pusat menata ulang pendistribusian produk jelang bulan Ramadan.

Saat ini, Birhasani mengatakan persediaan minyak goreng di Kalsel selalu ada penambahan setiap harinya. Ia pun menilai Kalsel beruntung karena memiliki perusahaan minyak goreng lokal yang memproduksi dua ribu karton perhari dan tengah diupayakan agar mampu meningkatkan produksi hingga tujuh ribu karton per hari.

“Mudahan-mudahan produsen minyak lokal dapat disokong dengan CPO harga murah sehingga dapat meningkatkan produksi lagi, karena ada keuntungan tersendiri memiliki penyangga minyak goreng di daerah sendiri,” ujar Birhasani.

Selanjutnya, Koordinator Pengawasan Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Perdagangan RI, Sentot Kamaruddin, sangat mengapresiasi operasi pasar yang dilaksanakan, karena telah membantu pemerintah pusat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng.

“Selama ini minyak goreng bukan langka, hanya saja pendistribusiannya yang masih perlu dilakukan penataan kembali, melalui adanya operasi pasar pendistribusian minyak goreng di Kalsel sangat baik sekali dapat menjangkau hingga ke tingkat desa,” ujar Sentot. MC Kalsel/scw

Mungkin Anda Menyukai

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih