Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengupayakan hadirnya duta digital dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pelopor desa cerdas dengan sistem administrasi digital.
“Sehingga, dari desa menggunakan digital pelayanan bisa lebih cepat dan menghindari transaksi yang secara langsung dengan pelayanan, serta transparan,” kata Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, di Banjarbaru, Rabu (16/2/2022).
Menurut Zulkifli, aplikasi berbasis web dapat membantu desa dalam mengelola data agar lebih transparan dan dapat dilihat oleh masyarakat.
“Dari aplikasi itu dapat menampilkan potensi-potensi yang dimiliki desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata,” ujar Zulkilfi.
Zulkifli mengakui, saat ini tidak semua desa bisa terjangkau dengan internet. Sementara, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) adalah kewenangan pemerintah pusat, dan tidak dimiliki pemerintah daerah.
“Kami sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk usulan BTS, dan sekitar 800 dari 1.864 desa yang tidak terjangkau internet,” tambah Zulkifli.
Dia pun berharap nantinya semua desa di Kalsel dapat melakukan pelayanan secara maksimal dan bisa memanfatkan teknologi informasi untuk kemajuan desa.
“Sehingga desa itu bisa lebih maju dan berkembang,” kata Zulkifli. MC Kalsel/Ar
