Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Workshop Penyusunan Profil Gender Perguruan Tinggi Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jumat (12/11/2021).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalsel tahun 2020, Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, menyebutkan Kalsel memiliki 53 perguruan tinggi yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
“Workshop ini diharapkan dapat memberikan akses kesempatan kepada calon-calon cendekiawan dan aktor-aktor intelektual dalam menjembatani pemerintah daerah dalam merangkul dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan, serta meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan dunia kerja, dunia industri, dunia usaha,” kata Husnul.
Husnul mengatakan, saat ini masih terdapat kesenjangan gender dosen tetap di perguruan tinggi, dengan komposisi 2.000 laki-laki dan 1.693 perempuan atau berbanding 54,14 persen dan 45,84 persen. Kalsel, lanjut Husnul, memiliki sangat sedikit guru besar berjenis kelamin perempuan.
“Jumlah guru besar pada salah satu Universitas Negeri di Kalimantan Selatan berjumlah 62 untuk berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 7 orang, hal ini menunjukkan keterwakilan perempuan pada perguruan tinggi masih sangat minim,” ujar Husnul.
Idealnya, perguruan tinggi berperan sebagai center of excellent yang mampu mengimplementasikan kesetaraan gender serta memiliki peran strategis dalam mempromosikan dan menyukseskan prinsip, tujuan, target dan indikator SDGs melalui tri dharma perguruan tinggi yang meliputi aspek pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta fokus pada pencapaian Akses, Peran, Kontrol dan Manfaat (APKM) dalam tata kelola perguruan tinggi yang responsif gender.
“Oleh karena itu, penyusunan profil gender perguruan tinggi dapat digunakan untuk melihat capaian pembangunan pada perguruan tinggi yang berbasis data terpilah,” kata Husnul.
Sementara itu, Lektor Kepala Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( PSGPA UHAMKA ), Sri Astuti mengatakan data terpilah gender sangat penting untuk melaksanakan pengarustamaan gender.
“Data terpilah mendukung terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang perspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing,” kata Sri. MC Kalsel/scw
