Dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menyelaraskan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan program untuk mencapai sasaran pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penyampaian pokok-pokok pikiran ini menjadi tanggung jawab DPRD dan menjadi skala prioritas,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kalsel, Mariana, di Banjarmasin, Senin (29/3/2021).
Disebutkan Mariana, 1.099 buah masukan akan disampaikan sebagai hasil reses anggota DPRD Kalsel.
“Dari 1.099 buah masukan tersebut, akan diteruskan ke forum SKPD sebanyak 309, validasi Bappeda sebanyak 763 dan validasi Sekretariat DPRD sebanyak 27,” kata Mariana.
Berdasarkan hasil reses, Mariana mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dapat meningkatkan peran melalui berbagai program pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan sektor lainnya.
“Infrastruktur pendidikan seperti akses jalan, bangunan sekolah juga harus menjadi prioritas bersama seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat diimplementasikan di madrasah, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukas Mariana. MC Kalsel/Ar
