Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gelar rapat koordinasi mengenai tindaklanjut penanganan banjir dan langkah kedepan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel secara virtual.
Rakor ini dipimpin langsung Wakil Menteri LHK, Alue Dohong di Jakarta. Diikuti Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor serta Kepala Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Disbunnak, Dishut dan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan rakor ini digelar untuk menganalisa secara cepat penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalsel.
“Guna mencari solusi kedepannya, apa yg harus kita lakukan agar ketika terjadi curah hujan yang tinggi, daya rusaknya masih dapat dikendalikan,” kata Fajar ditemui seusai rakor di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (26/1/2021).
Dijelaskannya, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yakni melakukan perbaikan pada vegetasi atau program penanaman kembali pada lahan kritis yang didukung penuh KLHK.
Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap bangunan sipil, infrastruktur seperti sungai, bendungan, embung dan kanal-kanal agar bisa dilakukan perbaikan jika memang diperlukan.
“Kita juga akan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Ada 3 perda yakni tentang Revolusi Hijau, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan jasa lingkungan,” ungkapnya.
Rekomendasi selanjutnya diperlukan pula peran serta masyarakat dalam menyukseskan segala program yang akan dibuat kedepannya, termasuk peran masyarakat dalam menjaga kawasan.
“Lalu kita juga akan membangun Early Warning System (EWS) atau peringatan dini bencana di seluruh Kalsel, karena belajar dari pengalaman sekarang ini, kita sadar peringatan dini sangat diperlukan. Sehingga kalau cuacanya ekstrem, masyarakat dapat secepatnya menghindar,” tuturnya.
Ia menuturkan, untuk membangun sistem tersebut perlu dilakukan kajian secara komprehensif dan melibatkan seluruh Kabupaten/Kota termasuk kementerian.
“Kita akan melakukan perencanaan secara menyeluruh, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dan menganalisa faktor alam dan faktor manusia, sehingga dari hasil analisa akan mengeluarkan kesimpulan kita harus memperbaiki atau membangun apa, itu semua yang akan dilakukan,” terangnya.
Selain itu, Fajar menambahkan pada saat ini Pemprov Kalsel fokus memasuki tahap transisi untuk melakukan pembersihan terhadap dampak banjir seperti lumpur dan pembukaan jalan dan pemulihan pada pelayanan publik yang perlu diperbaiki, termasuk perbaikan rumah warga.
“Semua sudah ada petunjuk pelaksanaannya, tapi masih memerlukan waktu, mulai dari survei, mencari lahan dan dalam waktu satu bulan ini kita akan lakukan pendataan dilanjutkan dengan recovery,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
