Guna meningkatkan kualitas keluarga menuju Indonesia Sejahtera, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) di 13 kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan.
“Dalam memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal diperlukan peningkatan pada kualitas keluarga. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,” ujar Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, Banjarbaru, Jumat (6/11/2020).
Untuk mewujudkan hal itulah, lanjut Husnul, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan teknis terkait pembentukan TPK2D yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalsel pada tahun 2020 ini.
“Kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender,” terang Husnul.
Pada pelaksanaannya, dilakukan penguatan secara terpadu dan terintegrasi dari berbagai sektor dengan melibatkan stakeholder melalui pengisian data desa, kecamatan atau kelurahan yang menjadi fokus di setiap kabupaten kota.
“Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan membina keluarga diperlukan ketangguhan sumber daya manusia yang akan menjadi modal besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional pada setiap individu agar memiliki daya saing tinggi,” jelas Husnul.
Menurut Husnul, peningkatan kualitas keluarga yang merupakan tempat individu tumbuh dan berkembang akan berdampak pada percepatan pembangunan.
“Jika keluarga mempunyai kualitas yang baik maka anggotanya akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara maksimal,” kata Husnul. MC Kalsel/scw
