dan Anak (SIMFONI) PPA, Banjarmasin, Senin (19/10/2020). MC Kalsel/scw
Dalam rangka memberikan perempuan dan anak hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemprov Kalsel melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, diantaranya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dari upaya tersebut sudah terbentuk UPTD PPA yang menangani pelayanan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak di Kabupaten/Kota.
“Para operator yang sudah ditunjuk oleh Dinas PPPA di Kabupaten/Kota agar dapat menginput data kasus-kasus kekerasan yang ada,” kata Kepala Dinas PPPA, Husnul Hatimah, Banjarmasin, Senin (19/10/2020).
Hingga saat ini, Kalsel memiliki empat UPT PPA yang sudah terbentuk yaitu Provinsi Kalsel, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tabalong sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang lainnya dalam proses pembentukan.
“Adanya UPT PPA tersebut merupakan tempat pelayanan dan penanganan kasus kekerasan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemerintah telah berupaya untuk membangun sistem data kekerasan perempuan dan anak secara online yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara up to date, real time dan akurat yaitu Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak).
“Simfoni PPA telah dibangun sejak 2016 dan terus mengalami perkembangan guna mempermudah operator dalam pengoperasian serta pemanfaatannya oleh seluruh unit layanan,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar para stakeholders yang terlibat dalam manajemen kasus kekerasan, khususnya yang menjadi penanggung jawab pengelolaan aplikasi SIMFONI PPA, dapat memiliki pemahaman yang sama dan membantu dalam mengidentifikasi informasi kasus kekerasan yang dapat dilaporkan dalam aplikasi Simfoni PPA. MC Kalsel/scw
