Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengikuti kegiatan Webinar sosialisasi dan koordinasi percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dan pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menuju era adaptasi kebiasaan baru di Kalimantan Selatan.
Sahbirin Noor menyampaikan, akan mendukung penuh penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) di Kalimantan Selatan.
“Pemprov Kalsel sangat mendukung wacana pemerintah pusat untuk melakukan gerakan Nasional non tunai. Termasuk, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP),” ucap Sahbirin, Banjarbaru, Rabu (5/8/2020).
Selain itu, dengan transaksi secara elektronik ini dapat meningkatkan efesiensi ekonomi dan lebih mudah digunakan.
“Sistem transaksi secara elektronik, diharapkan akan meningkatkan efisiensi ekonomi, optimalisasi pengelolaan keuangan, dan sekaligus dapat mewujudkan transparansi dan Good Government,” tambahnya.
Dari Tahun 2019, Pemprov Kalsel sudah menerapkan transaksi non tunai dengan menerbitkan Pergub No 82 Tahun 2019. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya agar transaksi keuangan menerapkan cash management system (CMS) pada masing-masing satuan kerja.
“Pelaksanaan CMS ini memang masih dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini, mekanisme CMS sudah diterapkan untuk belanja pegawai meliputi gaji, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), dan intensif,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pada masa pandemi Covid-19, transaksi elektronik menjadi pilihan terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi.
“Kita perlu mengurangi transaksi tunai di tengah masa pandemi Covid-19. Karena transaksi tunai berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19. Sedangkan transaksi non tunai akan lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah,” katanya.
Sahbirin berharap, dari webinar ini dapat membuka wawasan, memperkaya pengetahuan, serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam mempercepat pemanfaatan digitalisasi diberbagai sektor kehidupan. Mc kalsel/Rol
