Diklatpim III Wujudkan Tata Kelola pemerintah Dalam Pelayan Publik

Wakil Gubernur Provinsi Kalsel, H Rudy Resnawan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III angkatan XII lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kalsel Tahun 2019 di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (7/2/2019). MC Kalsel/tgh

Wakil Gubernur Provinsi Kalsel, H Rudy Resnawan membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III angkatan XII lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kalsel Tahun 2019 di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (7/2/2019)

Rudy dalam sambutannya mengatakan seorang pejabat administrator harus memiliki kompetensi yang mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, baik sumber anggaran, sarana – prasarana  dan sumber daya manusia serta memimpin kegiatan –kegiatan operasional untuk mendukung pencapaian outcame dari suatu program yang telah ditetapkan.

Mindset ini yang harus dirubah maka dari itu saudara – saudara setelah mengikuti diklat ini harus mampu menetapkan dan merumuskan strategi bagaimana capaian program yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat atau public penerima layanan.

Wakil Gubernur Provinsi Kalsel, H. Rudy Resnawan (kanan) memberikan ucapan selamat kepada peserta usai membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III angkatan XII lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Kalsel Tahun 2019 di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (7/2/2019). MC Kalsel/tgh

Oleh karena itu  saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan public yang memuaskan semakin meningkat karena kondisi ini didorong oleh kompleksitas berbagai permasalahan, peningkatan pengetahuan masyarakat dan perkembangan teknologi.

“Pelayanan public yang cepat, ringkas, efisien, berbiaya rendah, dan yang terpenting, impersional atau tidak membeda – bedakan. “ katanya.

Disisi lain tuntutan masyarakat ini tidak mudah untuk dipenuhi, selain memerlukan apratur yang professional dan kompeten juga harus didukung dengan para pejabat yang adaptif terhadap perubahan serta mampu berpikir dan bertindak cepat sesuai kebutuhan pelayanan.

“Sampai saat ini masih ada stigma negative dimasyarakat atas kinerja birokrasi untuk menghilangkan persepsi tersebut pemerintah terus mengerahkan orientasi birokrasi kearah pelayanan public yang lebih baik,” ungkapnya.

Selama lima tahun kedepan, lanjutnya Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan misi untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang professional dan berorientasi pada pelayanan public.

 “Untuk mencapai misi tersebut birokrasi pemerintah harus diisi oleh aparatur yang memiliki sikap kepemimpinan inovatif, dan professional,” tandasnya. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan