Kondisi perekonomian Indonesia secara umum cukup kuat. Hal itu tercermin dari berbagai indikator.
Pertama, kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Kedua, stabilitas sektor jasa keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia masih dalam kondisi terjaga. Ketiga, tekanan terhadap stabilitas khususnya nilai tukar Rupiah yang terjadi lebih karena perubahan kebijakan di AS yang berdampak ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Keempat, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal pada saat ini sebagaimana ditunjukkan pula pada periode-periode tekanan global sebelumnya.
Menyikapi tekanan eksternal tersebut, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.
Menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, keempat institusi tersebut semakin memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Gubernur BI (Perry Warjiyo), Ketua Dewan Komisioner OJK (Wimboh Santoso) dan Ketua Dewan Komisioner LPS (Halim Alamsyah) mengadakan press conference bersama pada Senin (28/05) di Jakarta menyampaikan penguatan koordinasi tersebut. Lebih lanjut, masing-masing institusi tersebut telah memiliki prioritas langkah-langkah.
Bank Indonesia, dalam jangka pendek memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Pemerintah, melalui kebijakan fiskalnya, mengarahkan untuk menjaga APBN 2018 secara kredibel dan terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Selain itu, pemerintah juga akan terus menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari sisi OJK, Kebijakan pengawasan sektor keuangan difokuskan untuk menjaga sektor keuangan yang sehat. Berikutnya, LPS akan meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terkait memadainya skema penjaminan simpanan.
Selanjutnya, pemerintah dan institusi terkait akan terus melakukan langkah untuk memperkuat keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) dengan terus meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produ) , memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti penguatan koordinasi di tingkat pusat tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Prov. Kalsel) melakukan beberapa langkah strategis. Koordinasi dengan pemerintah daerah, OJK, institusi terkait, kalangan perbankan, akademisi, dan pelaku usaha merupakan langkah awalnya. Perumusan implementasi di tingkat daerah merupakan proses berikutnya.
Dalam hal ini, menjaga kestabilan harga komoditas agar inflasi tetap terjaga merupakan upaya nyata yang dapat dilakukan di tingkat daerah. Kondisi perekonomian yang baik dan kuat tidak terlepas dari inflasi yang terjaga. Secara bulanan, Kalimantan Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,16% (mtm) pada Mei 2018, lebih tinggi dibandingkan inflasi April 2018 yang sebesar 0,11% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dari data historis periode Mei dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,30% (mtm). Adapun secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan mereda dibanding bulan sebelumnya. Pada Mei 2018 tecatat 2,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi April 2018 yang sebesar 2,89% (yoy). Dari dua kota penghitung inflasi di Kalimantan Selatan, keduanya mengalami inflasi. Kota Banjarmasin mencatatkan inflasi sebesar 0,14% (mtm) lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm).
Sementara itu di Kota Tanjung juga tercatat inflasi sebesar 0,35% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm).
Selain itu, penguatan sektor-sektor ekonomi daerah yang sudah ada dan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan akan memperkokoh pilar ekonomi di daerah. Berdasarkan kajian growth strategy yang dilakukan oleh BI, sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yaitu agro industry, hilirisasi industri CPO, ekonomi kreatif, pariwisata berbasis komunitas, dan ekonomi syariah.
Keberhasilan dalam mencapai kestabilan ekonomi di daearah tentu tidak terlepas dari sinergi antar instansi, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat. Khusus mengenai peran masyarakat, masing—masing individu masyarakat Kalsel dapat berkontribusi dalam menjaga kestabilan perekonomian melalui pola pembelanjaan yang bijak. Dalam hal ini, masyarakat dihimbau untuk melakukan pembelanjaan secukupnya, sesuai kemampuan, dan rasional. Humas BI – Mc Kalsel
