Guna memenuhi kewajiban konstitusional dan amanah dari Undang-Undang, Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK Tahun 2017 dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman Banjarbaru, Selasa (21/11).
Menurut Anggota DPD RI, Mohammad Sofwat Hadi ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI di Kalsel.
“Permasalahan dan kendala terkait pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) seperti temuan pemeriksaan yang berulang, pejabat/pelaksana rekomendasi tidak diketahui keberadaannya, telah meninggal dunia atau pensiun dan permasalahan khusus terkait pengalihan kewenangan pengelolaan urusan dari Pemerintah,” kata Sofwat.
Permasalahan lainnya adalah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, dalam hal ini terkait urusan pendidikan dan pertambangan serta permasalahan khusus terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut sektor pertambangan.
“Selain hal tersebut, kompetensi SDM di bidang keuangan, pemerintah dan pengelolaan dana desa yang masih minim mengakibatkan temuan-temuan dari BPK,” lanjutnya.
Sofwat mengharapkan permasalah-permasalahan tersebut dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama guna mewujudkan sila ke V, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga mengatakan bahwa DPD RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan beserta 11 Kabupaten dan 2 Kota masing-masing Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 yang mendapat Opini WTP dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan. (Dha)
