Ratusan supir angkutan umum yang biasa mangkal di Terminal Km 6 Banjarmasin menggelar aksi menolak operasional Terminal Km 17 Kabupaten Banjar di halaman DPRD Kalsel, Rabu pagi (1/10/2017).”
RATUSAN SUPIR TOLAK OPERASIONAL TERMINAL KM 17
Ketua DPU Terminal Km, Budi Surya menilai kebijakan pengoperasian terminal km 17 itu tidak pro rakyat karena tidak menggali apa yang terjadi di lapangan. Pasalnya, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam persiapan pengoperasian terminal km 17. Ia juga menyampaikan alasan menolak operasional terminal km 17, diantaranya maraknya taksi plat hitam dan taksi online di daerah Kalsel yang mengakibatkan penurunan pendapatan para supir angkutan umum yang cukup drastis. Sehingga mereka khawatir kondisi ini akan semakin parah jika dipindahkan ke terminal km 17 di Kabupaten Banjar.
Oleh karena itu, para supir meminta agar bisa duduk satu meja dengan pihak berwenang untuk membicarakan apa yang menjadi persoalan para supir angkutan umum sehingga menolak ke terminal regional tersebut. Mereka juga menuntut dicabutnya rambu-rambu di terminal Marabahan dan di terminal km 17.
Dalam aksinya, para supir angkutan umum ini juga menolak beroperasinya taksi online di daerah ini.Mereka membentangkan spanduk dengan tulisan “Gara-gara taksi online mereka tak bisa beli beras dan membayar keperluan sekolah anak”. Setelah beberapa waktu, akhirnya empat orang perwakilan Komisi III DPRD Kalsel yaitu Riswandi, Puar Junaidi, Saiman dan Iberahim Noor bersedia menemui para supir. Riswandi mengajak perwakilan supir termasuk taksi bandara dan non online untuk berdialog di ruang Komisi III DPRD Kalsel. Pada pertemuan itu nampak juga hadir perwakilan kepolisian, Dinas Perhubungan Kalsel dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel. (NRH/RDM)