Seluruh Polda zona Kalimantan melakukan rapat koordinasi penanganan karhutla tahun 2017, di Banjarmasin pada Selasa, 23/8/2017. Rapat koordinasi tim monitoring, evaluasi dan asistensi kesiapan jajaran polda zona Kalimantan dalam rangka penanggulangan karhutla tahun 2017 ini, dihadiri sejumlah pihak terkait. Mulai dari Kemenko Polhukam, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Restorasi Gambut, Kepolisian Daerah seluruh Kalimantan, serta pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Kalsel.
Pemerintah Provinsi Kalsel yang dalam hal ini diwakili oleh sekdaprov, Abdul Haris Makkie memastikan, bahwa pihaknya sudah menganggarkan dana penanggulangan Karhutla tahun 2017, sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebanyak 400 miliar rupiah dianggarkan pada APBD murni tahun 2017, dan sisanya 700 miliar rupiah dianggarkan pada APBD perubahan. Selanjutnya untuk penanganan Karhutla tahun 2018, diusulkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah.
Pada kesempatan yang sama, direktur 5 Kemenko Polhukam, Carlo Brix Tewu kembali mengingatkan, bahwa seluruh zona wilayah di Kalimantan masih masuk dalam daftar daerah rawan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017, bersama sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Seperti Riau, Papua serta Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo, maka seluruh wilayah rawan Karhutla tersebut, diminta melakukan kesiapsiagaan terhadap ancaman Karhutla. Termasuk dalam hal penganggaran, untuk kegiatan penanggulangan Karhutla tahun 2017.