Tingkatkan Integrasi Perkebunan, Balitbangda Gelar Seminar Akhir Kajian Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit Hutan Lestari

Suasana seminar akhir Kajian Integeasi Perkebunan Kelapa Sawit Hutan lestari.dok

Guna mendapatkan role model integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan hutan lestari di Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel gelar seminar akhir kajian integrasi perkebunan kelapa sawit hutan lestari.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Provinsi Kalsel, Murwany Viviane Antang mengungkapkan perkebunan kelapa sawit yang di kunjungi di 5 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tapin. 5 Kabupaten tersebut memang lumayan banyak terdapat perkebunan kelapa sawit,” ucapnya, Banjarbaru, Senin (27/12/2021).

Ada 17 perusahaan dengan kategori Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HT) dan 4 perusahaan dengan kategori Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA).

“Sebagian dari perusahaan tersebut tidak aktif karena terkendala pendanaan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim kajian, Wajidi menyampaikan untuk perkiraan lahan yang dapat ditawarkan atau diasumsikan sebesar 45% dari luasan hutan yang telah dikelola oleh perusahaan kehutanan atau seluas 350.122,1 ha.

“Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Terdapat beberapa tanaman yang dapat dipilih, yaitu sengon, jabon, aren, rotan jernang, dan karet okulasi,” jelasnya.

Wajidi menerangkan, ada potensi permasalahan bagi perusahaan yang masih belum melaksanakan tanggung jawab lingkungan seperti pelaksanaan kebun plasma dan pengelolaan HCV.

“Serta perusahaan yang direkomendasikan untuk melaksanakan bisnis membangun hutan adalah perusahaan yang telah memiliki standar ISPO,” ungkapnya.

Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini ialah konsep bisnis kehutanan agar dimasukkan dalam pemetaan peluang investasi bagi instansi penanaman modal daerah. Serta, bagi PT CPKA sebagai pilot project bisnis kehutanan agar dapat bermitra dengan Pemprov Kalsel sebagai teknopreneur.

“Serta Pemerintah Daerah perlu melaksanakan fokus peningkatan jumlah perusahaan yang memenuhi standar ISPO dan RSPO,” pungkasnya. MC Kalsel/usu

Mungkin Anda Menyukai