Upacara penutupan pendidikan dan pelatihan fasilitas Gender bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Kalsel di Gedung BPSDM Panglima Batur. Penutupan ditandai dengan pelepasan kartu tanda peserta oleh Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan, Muhammad Nisfuani.
Muhammad Nisfuani mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan gender kedalam perencanaan pemerintah. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah berlangsung 2 dekade sejak diterbitkannya instruksi Presiden no.9 tahun 2000 memang masih memerlukan upaya ekstra dikarenakan beberapa perangkat daerah masih belum mengintegrasikan PUG dalam perencanaannya.
“Dikarenakan masih minimnya pemahaman akan gender atau minimnya SDM yang mau dan mampu mengintegrasikan PUG kedalam perencanaannya. Inilah pentingnya pelatihan fasilitasi gender untuk diikuti dan dipedomani ketika kembali ke instansi masing-masing,” kata Nisfuani saat membacakan sambutan Plt Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (13/11/2020).
Menurut dia, berdasarkan Data Indeks Pembangunan Gender di Kalsel masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar dalam perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan.
“Oleh sebab itu, diharapkan bagi para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini semoga tumbuh pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan PUG dan penyusunan anggaran yang responsif gender (PPRG), sehingga kita bisa lebih banyak lagi melakukan aksi nyata dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai sektor kehidupan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Perwakilan peserta dari Dinas DPPPA Kalsel, Rahmawaty. Ia sangat bersyukur, dengan adanya kegiatan diklat fasilitasi gender bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel ini sangat membantu dan memberikan pengetahuan tentang menyusun penganggaran yang reponsif gender.
“Pelatihan ini sangat bagus sekali untuk memberikan pengetahuan kepada para SKPD dalam melakukan penganggaran reponsif gender,” kata Rahma.
Ia mengharapkan seluruh peserta akan dapat menyusun publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) mengenai reponsif gender pada SKPD masing-masing.
“Dengan harapan, semua anggaran itu responsif gender dan kita akan mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE),” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya pelatihan tersebut dilaksanakan selama 5 hari terhitung dari tanggal 9 sampai dengan 13 November 2020 dengan menerapkan dua metode pembelajaran yaitu sistem virtual dan tatap muka. MC Kalsel/tgh
