Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Rapat Koordinasi Serap Gabah dan Beras di Aula Kantor DPKP Kalsel, Banjarbaru, Senin (24/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Korem 101 Antasari, Kejati Kalsel, Polda Kalsel, Kepala Bulog Wilayah Kalsel, Direktorat Hilirisasi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bappanas, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalsel.
Rakor ini digelar untuk mendukung program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjaga ketahanan pangan nasional melalui pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp6.500,00 per kilogram.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut.
“Program Swasembada Pangan bukanlah tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat,” ujar Syamsir Rahman.
Sementara itu, Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah, menjelaskan bahwa program serap gabah ini merupakan bagian dari program nasional yang diperintahkan oleh Presiden dalam upaya menjaga stok pangan nasional, yang menargetkan serapan gabah sebanyak 3 juta ton secara nasional.
“Kalimantan Selatan ditargetkan untuk menyerap gabah sebanyak 6.350 ton hingga April 2025. Saat ini, serapan gabah di Kalimantan Selatan telah mencapai 907 ton atau 14,28% dari target yang ditetapkan,” kata Imam.
Imam Subarkah juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serap gabah, salah satunya adalah kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani. Beberapa daerah mengalami tingkat kadar kotoran gabah yang cukup tinggi, yang mempengaruhi berat bersih gabah yang diterima Bulog.
“Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34%, sehingga Bulog melakukan penyesuaian dengan mengurangi berat gabah berdasarkan kadar kotoran tersebut,” terang Imam.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah pengisian data terkait lokasi panen di kabupaten/kota yang akan melaksanakan panen dari bulan Februari hingga April.
Selain itu, ia mengimbau kepada para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah Kalimantan Selatan.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai instansi terkait seperti Kejati, TNI, Polri, serta sektor ekonomi untuk mengawal pelaksanaan serap gabah ini di lapangan.
“Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.
Salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah adanya tengkulak yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Bulog. Hal ini mengancam keberhasilan program serap gabah yang ditujukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.
“Oleh karena itu, perlunya kita mengawal dam menjaga harga gabah agar tetap menguntungkan bagi petani, meskipun ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar koordinasi dan sosialisasi terkait program ini dapat dilakukan dengan lebih masif di tingkat kabupaten/kota, sehingga petani memahami proses dan mekanisme pembelian gabah yang dilakukan oleh Bulog.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung kelancaran program ini, termasuk dengan mengajak petani untuk menerima pembayaran secara non-tunai, yang lebih aman dan efisien,” kata Imam.
Kegiatan Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan program serap gabah dan beras serta mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Kalimantan Selatan.
“Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak, diharapkan program ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani serta ketahanan pangan di provinsi ini,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
