Forum Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar kegiatan strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam memerangi narkoba.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andayana, Gubernur Kalsel H. Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi pemuda, Banjarmasin, Selasa (11/2/2025).
Dalam sambutannya, Kepala BNN Provinsi Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andayana menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
“Masalah narkotika adalah tantangan bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui forum komunikasi ini, kami berharap ada sinergi yang lebih kuat dalam mengimplementasikan program P4GN di Kalsel,” kata Brigjen Pol Wisnu.
Selain itu, diakui Brigjen Pol Wisnu, acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi program P4GN di seluruh wilayah Kalsel.
“Sebelumnya kita itu peringkat 6 se-Indonesia, alhamdulillah sekarang turun menjadi peringkat 9. BNN tidak mungkin bekerja sendiri, oleh karenanya kita perlu keterlibatan seluruh stakeholder untuk melaksanakan P4GN ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel menyampaikan masalah narkoba merupakan tantangan global yang berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga merusak keluarga, masyarakat, bahkan stabilitas bangsa.
“Kalimantan Selatan, dengan segala potensi dan keragaman budayanya, tidak terlepas dari ancaman ini. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan secara holistik dan terintegrasi,” kata Adi.
Menurut Adi, forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, budayawan dan seluruh elemen bangsa.
“Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa P4GN bukan hanya tanggung jawab BNN atau aparat keamanan semata, melainkan tugas kita bersama sebagai warga negara,” tambahnya.
Pemprov Kalsel pun mendukung penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. MC Kalsel/Rns
