Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel melaksanakan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 Provinsi Kalsel yang dihadiri dinas terkait serta instansi vertikal, Banjarbaru, Jumat (26/4/2024).
Plt Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Musryidyansyah mengatakan, saat ini di Kalsel, angka stunting masih cukup tinggi. Oleh karena itu, program percepatan penurunan stunting ini sangat penting dan harus didukung oleh semua pihak.
“Berdasarkan target pemerintah pusat bahwa pada 2024 stunting harus menjadi 14 persen. Target ini menjadi PR bersama, baik pemerintah daerah, BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, dan seluruh sektor terkait,” kata Dian.
Dian menyebut, dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, ada beberapa kabupaten/kota yang prevelensi stuntingnya masih jauh diatas rata-rata Kalsel, antara lain Banjar, Tanah Laut, Balangan, dan Hulu Sungai Utara.
Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor. Paling berpengaruh yakni perilaku masyarakat. Perilaku untuk hidup bersih, hidup sehat, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi termasuk dalam hal sanitasi.
“Kita tindak lanjuti dan memastikan baik itu terkait data, kemudian itu terkait perencanaan penganggaran, terkait dengan intervensi apa yang harus dilakukan kemudian target khususnya penanganan stunting di 2024 dapat tercapai,” ujar Dian. MC Kalsel/scw
