Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XI Tahun 2024 yang diselenggarakan dari 15 Juli – 13 November 2024 dan Pelatihan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaksanakan mulai 19 – 23 Agustus 2024 di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/8/2024).
Plt Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, pembukaan kegiatan secara bersamaan ini merupakan terobosan yang pertama kali dilaksanakan untuk efisiensi waktu.
“Untuk Peserta Pelatihan PKA Angkatan XI, adalah sebanyak 36 orang yang berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Kalsel (32 orang) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan (4 orang). Sedangkan peserta pelatihan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, sebanyak 30 orang ASN Pemerintah Provinsi Kalsel,” kata Gia.
Gia menyampaikan khusus peserta PKA, yang telah mengikuti seluruh Program pembelajaran dan dinyatakan lulus, nantinya akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara, dengan mencantumkan predikat kelulusan. Adapun bagi peserta yang tidak Lulus, hanya diberikan Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan.
“Sedangkan peserta pelatihan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang telah lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan dari BPSDMD Provinsi Kalsel,” ujar Gia.
Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator guna membentuk kepemimpinan kinerja. Kompetensi yang dibangun pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sebagai kompetensi manajerial dari pejabat administrator. Sedangkan tujuan Pelatihan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk peningkatan wawasan, pengetahuan dan kemampuan, serta ketrampilan, sehingga dapat menyiapkan dokumen keuangan yang baik, serta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
Selanjutnya, disampaikan Gia bahwa dalam banyak literatur dan teori, kepemimpinan dinyatakan sebagai faktor yang dominan dalam mencapai keberhasilan sebuah organisasi. Hal ini juga berlaku dalam organisasi pemerintah, dimana terlibat dalam kepemimpinan itu dengan kedudukan sebagai pejabat administrator.
Posisi jabatan administrator sangat strategis, karena berfungsi sebagai katalisator dan penghubung antara kebijakan perangkat daerah dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan oleh pejabat pengawas. Karena itu, seorang pejabat administrator harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan berintegritas. Good leadership tidak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tepat dan benar, tetapi juga mampu membina hubungan baik dengan siapa saja yang dipimpinnya.
Sebagai seorang pemimpin di level manapun di pemerintahan, sekarang ini tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari birokrasi pemerintah tidaklah jauh berbeda.
“Setiap layanan di sektor manapun, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan tidak diskriminatif. Baik buruknya pelayanan ini tidak hanya berpengaruh terhadap citra pemerintah di mata publik, tetapi juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari birokrasi pemerintah tidaklah jauh berbeda,” jelas Gia.
Oleh sebab itu, setiap pejabat administrator, diminta untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan fungsi manajerial yang baik disetiap kegiatan yang dilaksanakan.
“Pastikan kinerja berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, sehingga publik merasakan pelayanan yang prima, pemerintahan terselenggara dengan baik dan pembangunan pun tercapai sesuai dengan harapan,” ucapnya. MC Kalsel/scw
