Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra menjelaskan terkait kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Asistensi Instansi Pemerintah di Wilayah II oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (10/7/2024).
“Ini acara tahunan, setiap pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota itu selalu dilakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip),” ujar Galuh.
Menurutnya, pelaksanaan Monev ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, sampai dengan pencapaian pembangunan.
Monev tahun ini dilakukan secara bersamaan, Pemprov Kalsel beserta tiga kabupaten yang akan dinominasikan untuk naik peringkat, ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tanah Laut, Tapin, dan Hulu Sungai Tengah.
Lebih lanjut disampaikan jika persoalan sistem akuntabilitas atau Sakip ini adalah sesuatu yang cukup bergengsi karena tidak cukup mudah untuk mendapatkannya.
“Ini baru pra evaluasi, sesudah ini akan dilakukan quality assurance yang akan dievaluasi di internal Kemenpan, Prov Kalsel juga ikut dievaluasi, saat ini predikat Kalsel ada di posisi A, kita sedang menargetkan untuk naik peringkat menjadi AA,” ujarnya.
Sementara untuk evaluasi tingkat provinsi ini dilakukan dengan tematik persoalan kemiskinan, sehingga dinas terkait dengan kemiskinan diwajibkan untuk turut hadir pada Monev tersebut.
“Kebetulan Kalsel itu tingkat kemiskinannya nomor dua terbaik se Indonesia sehingga kemudian kita akan membuat proscating dari seluruh perangkat daerah yang ikut mendukung terhadap pencapaian kemiskinan tersebut,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
