Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar terus mengingatkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk menguatkan komitmen dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara serius dan konsisten.
“BMD digunakan tidak hanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan tetapi juga dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sehingga pengelolaan BMD menjadi salah satu unsur krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif,” kata Roy usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantauan Tindaklanjut Penertiban atau Penyelamatan BMD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Senin (24/6/2024).
Roy sangat mengapresiasi terhadap KPK RI yang terus berkoordinasi bersama Pemprov Kalsel dalam upaya memberantas korupsi.
“Upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah tetapi dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang solid, kita yakin dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ungkap Roy.
Dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang baik, lanjut Roy, diperlukan tiga fungsi utama yang dijalankan dengan seksama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan dan pemanfaatan yang efisien dan efektif serta pengawasan (monitoring).
“Kita tahu pengelolaan BMD yang akuntabel dan transparan merupakan hal yang sangat penting karena BMD merupakan aset daerah yang berharga dalam menunjang pelayanan publik kepada masyarakat,” tutur Roy.
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung mengungkapkan, Rakor yang akan berlangsung sampai besok dengan membahas terkait pengelolaan keuangan daerah dari (BMD) dan optimalisasi pendapatan daerah memiliki arti yang sangat penting dalam membangun sistem yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal Ini memiliki manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Maka dari itu, kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan dengan bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Maruli.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen menambahkan, SKPD harus mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari jalan keluar yang tepat agar pengelolaan BMD dapat dibenahi secara menyeluruh.
“Kita ingin sinergi antar SKPD dalam pengelolaan BMD bisa ditingkatkan sebaik mungkin agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” kata Fydayeen. MC Kalsel/Ar
