Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan ke Diskominfos Provinsi Bali.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa dan didampingi sejumlah jajaran Diskominfo Provinsi Kalsel.
Dalam kunjungan tersebut, Tarwin mengapresiasi atas pengelolaan SPBE serta pembangunan statistik Provinsi Bali yang begitu bagus.
Dia mengaku, melalui kunjungan tersebut banyak hal yang bisa diterapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE dan peningkatan IPS.
“Salah satunya yakni, dalam pemenuhan bukti dukung Evaluasi Nilai SPBE, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk tim internal khusus beranggotakan 9 orang yang mana masing-masing menghandel 5 indikator dari 47 indikator SPBE. Dan juga mereka diberikan kewenangan penuh dalam koordinasi dengan SKPD terkait serta pemenuhan bukti dukung dokumentasi evaluasi SPBE,” kata Tarwin, Jum’at (17/5/2024).
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengimplementasikan Jaringan Intranet dan Internet terpusat untuk seluruh SKPD yang bekerjasama dengan pihak vendor dalam penggunaan jaringan metro ethernet untuk memfasilitasi infrastruktur ke SKPD dan UPTD Pemerintah Provinsi Bali.
“Mereka memiliki dua layanan yang bersifat hybrid yaitu onpremise / Pusat Data di Kantor Gubernur dan Layanan Cloud Computing bekerjasama dengan AWS. Pusat Data On Premise punya Pemprov Bali sudah berstandar Tier 3, dengan ketentuan memiliki jalur listrik saling backup dan jalur internet saling backup, mereka juga menawarkan Pemprov Kalsel untuk menggunakan Pusat Data On Premise sebagai DRC (Data Recovery System),” tuturnya.
Lebih jauh, Tarwin menjelaskan, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menjadi model benchmark bagi beberapa Pemerintah daerah lain seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal penerapan SSO Pemprov Bali Pada Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang.
“Tidak menutup kemungkinan Pemprov Kalsel juga bisa melakukan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) ke Pemprov Bali,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
